PKH/BPNT TIDAK CAIR !! INGAT PKH/BPNT ITU BUKAN BANSOS DARI RT, RW, DESA

Sukoanyar.my.id - Bansos tak kunjung cair bukan satu atau dua orang warga masyarakat sering kali mengeluh dengan tidak tersalurkannya dana bantuan PKH/BPNT yang berasal dari Dinas Sosial / Kementrian Sosial Republik Indonesia dan tidak ada kepastian padahal masih terdata aktif sebagai keluarga penerima manfaat PKH/BPNT.

Tugas Desa/Kelurahan adalah membantu dan mendukung terlaksananya bansos sebagai pengusulan dan penghapusan bagi yang mampu/kaya. Dan dari pengusulan tersebut yang menentukan dapat atau tidaknya bantuan sosial PKH/BPNT adalah Kementrian Sosial.

Simak Video dibawah ini :

Perlu di ketahui bahwa penyaluran PKH/BPNT tahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 dikarenakan pemadanan data pada DTKS dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, demikian sebagaimana dikutip laman Kemensos.

Dari laman kemensos, nyatanya ada beberapa penyebab yang harus di cek kembali oleh para KPM, bila PKH tahap 4 2022 belum cair :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu Keluarga (KK) tidak valid dengan data dukcapil
2. NIK pengurus dan NIK di rekening penerima berbeda, seperti nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ayahnya.
3. NIK KPM berubah di sistem
4. Terindikasi sebagai penerima ganda bansos dalam satu KK
5. Belum masuk DTKS di dinas sosial
6. Data dapodik tidak terindikasi sistem,kemungkinan kesalahan penginputan NIK, nama, data lainnya di data dapodik sekolah.
7. Data lansia terindikasi belum melakukan e KTP di capil.
8. Terindikasi ada tanggungan pinjaman di bank penyalur
9. Kategori anak sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas.
10. Kategori siswa terindikasi menempuh pendidikan di sekolah elit
11. Kategori disabilitas belum terindikasi di sistem
12. Kategori ibu hamil belum terindikasi di sistem
13. Pengurus meninggal dunia, saat pembaruan data capil, nomor KK berubah
14. Nama pengurus beda dengan di buku tabungan.
15. Terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK, seperti sebagai ASN, TNI, Polri

Berikut cara mengecek atau melihat nama penerima bantuan sosial (bansos) dari kemensos dapat melalui laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.